GenPI.co 
GenPI.co Bali - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya, Alexander Marwata mendesak agar ada manajemen aset tiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali Bali.
Alasan utamanya mengapa perlu diadakan manajemen aset secara akuntabel sendiri baginya tak lepas dari langkah pasti cegah kegiatan korupsi.
"Manajemen aset daerah menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi oleh KPK, besarnya kerugian negara jika aset-aset tersebut tidak dikelola secara layak," kata Marwata di Mapolda Bali.
BACA JUGA: Sosiolog Unud: PTM di Bali Bangkitkan Infrastruktur Sekolah
Adapun salah satu petinggi lembaga antirasuah itu menggandeng seluruh masyarakat Pulau Dewata untuk memegang komitmen memperkokoh tata kelola daerah dengan baik.
Hal yang diminta oleh KPK ini pun diikuti oleh aksi dari Gubernur I Wayan Koster yang selalu memonitor tindak tanduk ilegal penggelapan uang rakyat.
BACA JUGA: Tim Yustisi Denpasar Gandeng TNI-Polri Sidak Wilayah Ini di Bali
Bukti jika orang nomor satu di Pulau Seribu Pura ini serius menanggulangi masalah tersebut tak lepas kala mengisi kegiatan "Monitoring Center for Prevention" yang didorong oleh KPK.
Koster menerangkan jika pencapaian MCP pada 2020 tergolong baik yakni sebesar 88,40 persen, namun ia tetap tak menampik butuh perbaikan lagi.
BACA JUGA: Ahli Virus Unud Belum Senang Covid 19 Bali Melandai, Mengapa?
Lantas demi mengatasi masalah senada di sektor swasta, lembaga anti korupsi tersebut juga mendesak adanya Komite Advokasi Daerah (KAD) di setiap provinsi sesuai SK Gubernur No.719 Tahun 2021.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
