GenPI.co 
GenPI.co Bali - Polemik penggunaan tes wajib PCR bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk menikmati wisatanya sempat menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan. Sang menteri pun merespons ini.
Bukan tanpa sebab, banyak kalangan masyarakat resah dengan aturan penambahan tes Polymerase Chain Reaction sebagai salah satu syarat penting perjalanan, terutama lewat pesawat udara.
Pulau Dewata pun menjadi paling terdampak, mengingat sebagian besar wisatawan lokal maupun domestik menggunakan pesawat udara untuk berkunjung ke sana.
BACA JUGA: Pariwisata Bali dan Bandung Dianggap Langgar PPKM oleh Luhut
Hanya saja, semenjak PCR kembali ditetapkan banyak warga merasa keberatan, kalangan turis domestik pun nyaris berkurang sebelum harganya ditetapkan jadi Rp275 ribu oleh Presiden Jokowi.
Rentan dengan permainan uang, terutama harga tes yang kelewat mahal pada tahun 2020 lalu berkisar Rp900 ribu, Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) pun berencana laporkan Luhut atas dugaan keterkaitan dengan bisnis PCR.
BACA JUGA: Polemik Pariwisata Bali, Pakar Hukum Desak KPK Tindak Korupsi PCR
Mendapati banyak orang yang berusaha menuntut hukum dirinya gara-gara punya kepemilikan bisnis alat tes Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Laut pun menanggapinya.
"Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit," kata Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri acara Haris Azhar di Polda Metro Jaya pada Senin (15/11/21).
BACA JUGA: Gianyar Bali Jadi Akhir Kisah Made Jabbon Si Koruptor Rp805 Juta
Ketimbang dibebankan dengan masalah tes yang berkaitan dengan syarat perjalanan jauh, salah satunya ke Bali, Luhut mengajak masyarakat lebih cerdas percaya dengan data dan fakta, bukan malah mengedepankan perasaan atau rumor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
