GenPI.co 
Hot News
KTT G20: Hyundai Kirim 393 Mobil Listrik ke Bali, Canggih!
Bergulirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada bulan November 2022 langsung membuat pabrikan Hyundai kirim 393 mobil listrik ke Bali pada Selasa.
Hot News
Wow! KTT G20 Bali Sediakan Mobil Canggih Ini untuk Delegasi
Demi memanjakan para delegasi KTT G20 pada bulan November 2022 mendatang di Bali, pemerintah Indonesia bakal menyediakan mobil canggih bernama Lexus UX-300e.
Hot News
2 Mahasiswa Bali Jadi Korban Tabrak Lari Mobil, Aksi Polisi?
Polisi langsung beraksi imbas dua orang mahasiswa, I Komang Yuda Antara (19) dan rekannya I Ketut Aditya Pramana (18) jadi korban tabrak lari pengendara mobil.
Hot News
Wow! Gubernur Koster Usahakan MDA Bali Dapat Mobil, untuk Apa?
Gara-gara suatu alasan, Gubernur I Wayan Koster berminat untuk hibahkan berbagai mobil operasional kepada Majelis Desa Adat (MDA) di Bali dalam waktu dekat.
Hot News
Honda HRV Parkir Setahun di Bandara Bali, Polisi Turun Tangan
Polda Bali turun tangan terkait kabar adanya mobil Honda HRV yang parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, setahun lebih.
Gaya Hidup
Siap-siap Sial! Ini 3 Dampak Negatif Merokok di Dalam Mobil
Berani merokok di dalam mobil? Siap-siap saja anda sebagai perokok alami tiga kesialan ini selain karena potensi gangguan kesehatan.
Hot News
Takjub dengan Bengkel di Bali, Sandiaga Uno Janjikan Ini
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno takjub dengan salah satu bengkel Tuksedo Studio Bali dan lantas menjanjikan sesuatu.
Travel
Menparekraf Sandiaga Uno Takjub dengan Bengkel Bali Ini
Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno ke Bali kian lengkap ketika mengungjungi suatu bengkel mobil klasik.
DPR RI Minta PPATK Bertindak soal Dugaan Maladministrasi pada Pencairan Bansos
Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada sejumlah penerima bansos yang kesulitan mencairkan dana.
Kejar Deadline! Kemendagri Ingatkan Pemda Gercep Usulkan PPPK Paruh Waktu untuk R2/R3
Kemendagri menegaskan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) tak punya alasan menunda-nunda pengusulan PPPK paruh waktu