GenPI.co 
GenPI.co Bali - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi partai Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang dipimpin Gubernur I Wayan Koster akhiri polemik SMAN Bali Mandara baru-baru ini.
Masalah di salah satu sekolah menengah atas negeri itu bermula kala sang gubernur memutuskan penyetaraan sekolah-sekolah seantero Pulau Dewata.
Tentu saja ini sempat mengakibatkan polemik bahwasannya SMAN Bali Mandara yang sebelumnya pro siswa-siswi miskin kehilangan fungsi utamanya.
Lewat keluhan dari kalangan masyarakat yang tak setuju lantas membuat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali mengusulkan agar pemerintah provinsi setempat tidak menyamakan pengelolaan SMA/SMK Bali Mandara dengan SMA/SMK umum lainnya.
"Hal ini mengingat pembangunan SMA/SMK Bali Mandara sebelumnya adalah atas persetujuan DPRD Provinsi Bali," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra di Denpasar, Senin (27/06/22).
Nova Sewi Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terkait Raperda RTRWP Bali Tahun 2022-2042.
Ia juga menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD provinsi setempat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali sudah memutuskan mulai tahun pelajaran 2022/2023 akan menyamakan pengelolaan dan sistem pendidikan SMA dan SMK Negeri Bali Mandara dengan SMA/SMK negeri lainnya di Pulau Dewata.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
