GenPI.co 
GenPI.co Bali - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sampaikan kabar baru usai seluruh provinsi di Indonesia kabarnya langsung hilangkan honorer di 2023.
Sebagaimana diketahui, polemik sempat muncul setelah pemerintah pusat kabarnya hanya akan menerima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) saja.
Tentu saja penetapan pada tahun depan ini membuat kalangan honorer ketar-ketir karena bisa jadi alami pemecatan massal sekaligus jadi pengangguran.
Guna meluruskan kabar terkait proses penghapusan honorer pada tahun 2023, Menpan RB Tjahjo Kumolo turut merespons kabar tersebut.
“Jadi, bukan diberhentikan secara massal, tetapi ditata ulang," kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Selasa (21/06/22).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatanganinya pada 31 Mei bukan memberhentikan honorer secara massal.
Menurutnya, pemerintah pusat minta pemerintah daerah (Pemda) melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Pernyataan Terbaru MenPAN-RB soal Penghapusan Honorer, Pemda Jangan Salah Kaprah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
