GenPI.co 
GenPI.co Bali - Merujuk keresahan masyarakat tentang praktik ilegal taksi dan ojek online (ojol) buat Dinas Perhubungan (Dishub) siap melakukan hukuman berupa penutupan perusahaan aplikator terkait.
Pelanggaran klasik seperti pemanfaatan kendaraan dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai Angkutan Sewa Khusus (ASK) berulang kali terjadi di Pulau Seribu Pura.
Hanya saja, perusahaan yang memperkerjakan para mitra ojol terkesan tutup mata sehingga dianggap melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2019.
BACA JUGA: Polisi Jaga Arus Balik Gilimanuk Imbas 11 Ribu Turis ke Bali
Kepala Dishub I Gede Wayan Samsi Gunawan pun menuturkan jika pihaknya tak akan berbelas kasih lagi dan siap menutup atau menghentikan izin operasional aplikator ojek online.
"Sanksi administrasi berupa peringatan, penutupan tempat usaha, atau penghentian penerbitan izin operasional untuk operator yang menggunakan aplikasi yang bersangkutan," kata Samsi Gunarta.
BACA JUGA: Langgar Aturan Covid-19 Saat Tahun Baru? Bali Siap Tendang Wisman
Sanksi ini, akan diberlakukan kepada aplikator ojol yang dianggap tak kuasa menertibkan mitra atau driver. Terutama yang melanggar aturan peraturan tersebut.
Lewat peringatan tertulis ini, Gunarta meminta para aplikator ojol terdaftar untuk proaktif melakukan penertiban internal terhadap kendaraan mitranya yang menggunakan aplikasi ilegal.
BACA JUGA: Media Asing Soroti 8 Kejadian 'Gila' di Bali, Ada Putri Duyung
Lebih lanjut, Gunarta menyebutkan jika praktek ilegal yang acapkali ditemui di Pulau Para Dewa ialah penggantian kendaraan atau pengemudi yang tidak sesuai dengan pengenal di aplikasi.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Dishub Bali Ancam Tutup Izin Operasional Aplikator Ojek Online, Pelanggarannya Kelewatan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
