GenPI.co 
GenPI.co Bali - Gerakan Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) yang diusung oleh banyak mahasiswa di Bali menuntut 11 hal penting di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya, Ma'aruf Amin.
Kamis, 21 Oktober lalu menjadi momentum tepat para kalangan cendekiawan menilai bagaimana pemerintahan dari dua tokoh pemimpin Indonesia tersebut setelah dua tahun menjabat.
Lebih lanjut, massa yang berasal dari banyak kampus atau universitas seantero Pulau Dewata menuturkan jika pemerintahan Jokowi-Amin tak bawa perubahan signifikan.
BACA JUGA: Inovasi Badung Bali, Petani Gunakan Pupuk Organik
Para mahasiswa bahkan menilai kegagalan pemerintahan dengan dalih praktik oligarki imbas tak adanya komitmen memegang omongan.
"Institusi politik telah dikuasai oleh kelompok satu persen atau yang biasa disebut oligarki," sebut massa aliansi, dalam salah satu pernyataan resminya.
BACA JUGA: Pariwisata Bali Bisa Kian Ramai, Duta Rumania Mohon ke Koster
Kegiatan damai melibatkan BEM se-Bali itu juga menyayangkan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan UU Mineral dan Batubara (Minerba).
"Kedua undang-undang tersebut juga disahkan secara terburu-buru dan tanpa partisipasi publik. Padahal rakyat kecil menjadi yang terkena dampak buruknya," imbuh ketua BEM Unud, M. Novrian.
BACA JUGA: BPBD Proses Santunan Korban Gempa Karangasem Bali, Ini Nominalnya
Alhasil para mahasiswa menggaungkan 11 tuntutan terhadap Jokowi-Ma'aruf Amin yang terdiri dari:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Mahasiswa Bali Kritisi Pemerintahan Jokowi – Amin, Ini Daftar 11 Tuntutan ABTD
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
