GenPI.co 
GenPI.co Bali - Sempat geger pemberitaan jika bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial senilai Rp450 miliar tak kunjung cair di Bali. DPR RI pun menyinggung masalah ini.
Pasca terjadinya gempa Karangasem berkekuatan magnitudo 4,8, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan jika ada bantuan bernilai fantastis yang mangkrak.
Ya, tidak tanggung-tanggung, kabarnya para warga miskin di Pulau Dewata seharusnya mendapatkan bantuan bernilai total Rp450 miliar yang terbagi dalam dua program berbeda.
BACA JUGA: Wisman Tak Patuh Prokes Bali, Gubernur Koster Ancam Deportasi
Seharusnya ada kalangan warga yang mendapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
Lambanya penanganan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menanggulangi masalah bansos ini pun membuat anggota DPR RI, IGN Kesuma Alit Kelakan ikut berkomentar.
BACA JUGA: Dinsos Bocorkan Bansos di Bali Belum Cair Rp6,57 Miliar
"Pemkab/Pemkot dan Pendamping PKH lebih memaksimalkan upaya mendorong dan mencairkan bansos tersebut supaya tidak terblokir," kata anggota fraksi PDIP dapil Bali itu, Rabu (20/10).
Menurut Alit, permasalahan mandeknya penyaluran dana bansos ini berasal dari dua faktor utama sehingga rakyat miskin di Bali tak bisa menikmatinya.
BACA JUGA: Berada di Tabanan Bali, Ini Langkah Jitu Mensos Risma Harini
Pertama ialah kesadaran yang lemah dari masyarakat KPM untuk mencairkan dana. Kemudian kedua, imbas kurang agresifnya pemerintah daerah mendampingin masyarakatnya.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: DPR RI Sentil Dana Bansos Kemensos di Bali Mangkrak, Dua Hal Ini Jadi Penyebabnya
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
