GenPI.co 
GenPI.co Bali - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ALexander Marwata menyebut alasan mengapa pejabat mengalami kenaikan harta kekayaan kepada Polda Bali.
Sebagaimana diketahui kedatangan pejabat lembaga antirasuah itu untuk menjauhkan salah satu provinsi di Indonesia bebas korupsi.
Kedatangannya ke Mapolda Bali pun mendapat sambutan dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra.
BACA JUGA: Demi Sambut Wisatawan Internasional, Ini Tindakan Bandara di Bali
Mengingat pandemi terjadi di seluruh provinsi Tanah Air, terkadang terdapat banyak wakil rakyat tidak terkecuali di Pulau Dewata yang mengalami kenaikan harta kekayaan.
Menurut Marwata hal ini lumrah, bukan berarti para pejabat melakukan korupsi melainkan adanya kenaikan harta aset sehingga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) diberlakukan.
BACA JUGA: PON XX Papua: Rico Fergian Sumbang Medali untuk Bali
"Ini mungkin perlu penyempurnaan evaluasi dan sistem pelaporan di LHKPN. Yang paling riil itu laporan LHKPN ke KPK harus sesuai dengan harga beli karena bisa disandingkan langsung dengan orang beli aset," kata Marwata.
Kemudian ia juga berkata faktor penambahan penghasilan itu pun wajib disandingkan dengan tahun sebelumnya agar bisa melihat dengan jelas selisih perbedaan kekayaan tersebut.
BACA JUGA: Bangga! 54 Persen Produksi Telur di Bali Berasal dari Bangli
"Jadi bisa dilihat sandingannya dengan tahun lalu kenaikannya, kalau pejabat tersebut dilaporkan asetnya tidak berubah, ya seolah-olah tidak ada penambahan asetnya seperti itu," imbuhnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
