GenPI.co 
GenPI.co Bali - Anggota DPRD Bali fraksi Gerindra mengharapkan rencana peningkatan pendapatan tertuang di APBD anggaran 2023 mendatang mesti sejalan dengan penngkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil rakyat bernama I Ketut Juliarta dalam sidang paripurna sendiri mengungkapkan beberapa cara yang dibutuhkan agar tercapai peningkatan kesejahteraan tersebut.
"Caranya, memberikan prioritas pada bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup," kata Juliarta, Senin (03/10/22).
Juliarta yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali itu menyampaikan hal tersebut saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Menurut dia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja.
Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.
"Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik," ujar Juliarta.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk meningkatkan anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
