GenPI.co 
GenPI.co Bali - Pelaksanaan Mahasabha PHDI XII pada akhir bulan Oktober ini dianggap Aliansi Hindu Nusantara (AHN) Bali sangat erat kaitannya dengan unsur radikalisme.
Kegiatan Mahasbha sendiri sejatinya melibatkan Sae Baba, Hare Krishna dan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) yang dianggap tak sesuai Hindu.
Bagi AHN yang tergabung dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) pemeluk agama di Pulau Dewata ini menyuarakan pentingnya pembersihan Parisada Hindu Dharma Indonesia dari Sampradaya.
BACA JUGA: Bangga! Busana Bali Mejeng di Museum Korea, Kok Bisa?
Orator AHN bernama Dayu Gayatri mengakui pendukung PHDI Pusat periode 2021-2026 dan ia mengajak para penganut agama Hindu di Bali untuk mendatangi kantor Gubernur dan DPRD, Senin (25/10/21).
Dalam hal ini, Aliansi Hindu Nusantara Bali mengajukan lima tuntutan terkait potensi radikalisme yang dibawa PHDI nantinya.
BACA JUGA: Tol Bali Mandara Ada Permak oleh Jasa Marga, Pengguna Waspada
Pertama, Ketua DPRD dan Gubernur I Wayan Koster patut menyarankan Presiden Jokowi tak hadir saat Mahasabha PHDI XII karena alasan perbedaan kepengurusan.
Kedua, PHDI masa bakti 2016-2021 dan segenap pengurusnya condong dukung sayap kanan radikal bertajuk Visvha Hindu Parishad (VHP) bertujuan bentuk negara agama.
BACA JUGA: Polemik Hindu Sukmawati Imbas Wedakarna, Keluarga Karno Merespons
Ketiga, menolak sampradaya ISKCON, dengan dalih ada hubungannya dengan organisasi trasisional yang bisa merusak tatanan sosial.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Ini Lima Tuntutan Aliansi Hindu Nusantara Tolak Mahasabha PHDI XII, Sebut Organisasi Radikal
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
