GenPI.co 
"Saya mengangkat tenaga kontrak secara selektif berdasarkan kebutuhan organisasi dalam menjalankan program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik," ucap Gubernur Koster.
Menurut Koster, pegawai kontrak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Keberadaan tenaga kontrak juga untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti.
Koster menambahkan bahwa ketimpangan jumlah ASN yang pensiun setiap tahunnya tak sebanding dengan yang diangkat.
Kondisi ini jika dibiarkan dapat berpengaruh terhadap lima program prioritas pemerintah daerah, yaitu pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama, tradisi dan budaya; dan pariwisata.
Sampai dengan Juli 2022, jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 11.172 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10.251 orang dan PPPK sebanyak 921 orang.
Jumlah pensiunan mencapai 700 orang dalam setahun, sedangkan jumlah yang diangkat sesuai ketetapan Menteri PANRB setiap tahunnya selalu lebih rendah.
Pernyataan Gubernur Koster ini pun makin membuat gembira kalangan pekerja kontrak atau honorer di Bali yang merasa was-was jadi pengangguran gegara penghapusan pada tahun 2023 mendatang. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
