GenPI.co Bali - Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kunci penting dalam rangka perangi korupsi di Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) di Bali baru-baru ini.
Pada acara ACWG putaran kedua yang dihelat pada 5–8 Juli 2022 tersebut, ia menerangkan pentingnya peran audit.
Baginya, kunci peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu prioritas usulan Indonesia.
Nah pernyataannya itu diutarakan dalam gelaran ACWG yang merupakan rangkaian pertemuan G20 Jalur Sherpa. Di acara yang bergulir di Bali tersebut, Indonesia sendiri diwakili oleh KPK.
“Semoga kita dapat menyepakati pembahasan mengenai prinsip-prinsip high level principle (HLP) dan menyerahkan dokumen itu sebagai wujud kerja kolektif kita (Forum ACWG) ke pemimpin negara-negara anggota G20,” kata Firli, Selasa (05/07/22).
ACWG putaran ke-2 pada 5–8 Juli 2022 dihadiri delegasi G20 dari sembilan negara yang hadir secara langsung dan delegasi G20 dari 11 negara secara virtual.
ACWG putaran ke-2 diawali dengan rapat yang membahas isu peningkatan peran audit, terutama mengenai prinsip-prinsip yang bakal terangkum dalam dokumen kebijakan.
Firli Bahuri mengatakan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu prioritas usulan Indonesia.
Oleh karena itu, Firli Bahuri berharap para delegasi yang hadir secara langsung dan virtual, Selasa, dapat menyepakati prinsip-prinsip tentang peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi.
Empat isu yang diusulkan Indonesia, yaitu peningkatan kapasitas audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Kedua, kerangka pengawasan regulasi, supervisi pengaturan profesi hukum pencucian uang hasil korupsi/tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pencegahan korupsi sektor energi terbarukan.
Kemudian, dua isu lainnya, yaitu partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi serta kerangka pengawasan regulasi profesi hukum untuk kasus TPPU belum masuk dalam pembahasan prinsip-prinsip HLP.
Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan dua isu itu dirangkum dalam kompendium atau rangkuman yang berisi pengalaman (best practices) negara-negara G20.
Isu pencegahan korupsi sektor energi terbarukan belum masuk dalam pembahasan HLP, karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas delegasi G20.
Oleh karena itu, pembahasan terkait isu itu bakal dirangkum menjadi background notes untuk digunakan sebagai rujukan bagi anggota G20 dalam pertemuan mendatang.
Melalui ACWG, Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan betapa pentingnya audit untuk mengurangi kans terjadinya korupsi, tak cuma di Indonesia melainkan juga dunia. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News