GenPI.co Bali - Eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti yang tersandung korupsi sempat sentil Megawati Soekarnoputri baru-baru ini. Entah suatu kebetulan atau tidak, PDIP langsung keluarkan surat pernyataan.
Kala melakoni sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (14/06/22), mantan orang nomor satu Gumi Lumbung Padi sempat menyinggung nama partai sekaligus ketua umumnnya.
Di Pengadilan Tipikor Denpasar, Eka Wiryastuti menyebut bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah ibunya.
“Ibu Mega adalah ibu saya,” ujar Ni Putu Eka Wiryastuti usai lakoni Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (14/06/22).
Respons tersebut untuk menjawab pertanyaan awak media terkait bantuan hukum yang dia terima dari partai setelah terbelit perkara hukum serius di pengadilan tipikor.
“Dari partai selalu ada bantuan, apalagi Ibu Mega adalah ibu saya,” kata Eka Wiryastuti, bupati Tabanan dua periode ini mengulangi jawabannya.
Meski tidak ada kaitan langsung, tetapi ada keterkaitan dengan keputusan PDIP menerbitkan surat pernyataan yang ditujukan kepada kepala daerah dari PDIP saat rapat koordinasi di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (16/6).
Seluruh kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menandatangani surat pernyataan disaksikan langsung Megawati Soekarnoputeri didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga.
Dalam surat tersebut para kepala/wakil kepala daerah PDIP berkomitmen untuk berperan proaktif untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Para kepala PDIP ini menyatakan tidak membuat janji atau menerima janji apa pun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak mana pun sehubungan dengan kewenangan dan jabatan yang dimiliki.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat pernyataan itu merupakan peringatan kepada kadernya.
"Hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan aspeknya sangat kompleks, sehingga kami mengingatkan untuk pada kepala daerah pada misi utamanya dan di dalam pelaksanaan dasa prasetya partai," kata Hasto.
Politikus yang baru saja meraih gelar doktor ini menyebutkan menjadi pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah rakyat.
Hasto juga menyebutkan PDIP akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang kedapatan melanggar surat pernyataan tersebut.
"Tidak akan memberikan advokasi terhadap kader-kader yang sudah diperingatkan berulang kali untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai," jelasnya.
Meskipun nampak tak terlalu ada keterkaitan dengan ucapan eks Bupati Eka Wiryastuti soal Megawati Soekarnoputri, upaya PDIP mengeluarkan surat perintah itu cukup jelas yakni turut memerangi korupsi. (gie/mcr8/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News