GenPI.co Bali - Polda Bali menginginkan pejabat polisi untuk lakukan suatu hal agar keseluruhan wilayah Pulau Dewata bisa bebas dari korupsi kala dikunjungi KPK.
Kedatangan Alexander Marwata selaku wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mapolda Bali mendapat sambutan dari Kapolda Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra.
Putu Jayan Danu pun langsung mendesak agar para pejabat Polda melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) demi mewujudkan Bali bebas kegiatan maling uang rakyat.
"Polda Bali mengawali dari internal institusi, yaitu mendorong kepatuhan Pejabat Negara di jajaran Polda Bali untuk taat dalam empat pelaporan harta kekayaan," katanya.
Ia menambahkan bahwa sudah ada sebanyak 94,27 persen jajaran petinggi di polisi di Bali yang melaporkan LHKPN yang terdiri dari 682 jabatan dan ada 141 jabatan kosong.
Kapolda juga menambahkan 541 jabatan terisi, 510 diantaranya sudah wajib lapor LHKPN kemudian 31 lainnya belum melaksanakan kewajibannya.
"Polda Bali telah berupaya untuk mewujudkan Zona Integritas, yang mana pada 2019 terdapat dua Polres yaitu Polres Tabanan dan Polres Gianyar yang sudah dapat WBK," imbuhnya.
Berdasarkan pernyataannya lagi Polda Bali punya jajaran 74 personel yang bisa menindak kegiatan korupsi dari seluruh wilayah hukum Polda Bali.
Terlepas dari itu, kedatangan Marwata juga disinyalir menjalin kerjasama bareng pihak otoritas terkait.
Waketum KPK berharap kerjasama dengan Polda Bali bisa membuat salah satu provinsi di Indonesia tersebut bebas dari tindak tanduk korupsi. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News