GenPI.co 
Namun, setelah keluar kajian dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL), akhirnya perairan Desa Pacung yang dipilih.
Keputusan ini diambil karena perairan dan lahan darat menjadi satu kesatuan. Lahan di daratan itu pun harus tanah milik desa adat atau pemerintah.
"Tidak boleh milik perorangan. Karena di darat Bali Tourism Board (BTB) akan membangun sarana prasarana semacam museum. Akan ditempatkan replika kapal perang eks TNI AL yang ditenggelamkan," ujar Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Selasa (27/09/22).
Ke depan, Pemkab Buleleng akan mengelola kawasan wisata tersebut bersama BTB dan Pemprov Bali.
Menurutnya, kerja sama tiga pihak ini akan menjadi pijakan dalam mengelola sebuah destinasi baru dalam bentuk wisata bahari melalui penenggelaman kapal eks TNI AL ini.
Hingga saat ini, kerja sama itu berjalan dengan cukup baik.
"Kami di Buleleng sudah menyiapkan surat permohonan hibah. Setelah itu ini harus dikelola dengan kerja sama tiga pihak. Karena perairan itu kewenangan provinsi, sementara kapal menjadi milik Pemkab karena sudah dihibahkan. Pengelolaannya dari BTB," katanya.
Lihadnyana mengatakan bahwa perjanjian kerja sama akan segera diselesaikan.
Permohonan hibah juga akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan dan atau Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
