GenPI.co 
GenPI.co Bali - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Jamaruli Manihuruk meyakini petugas UPT Imigrasi dibawah naungannya tak terlibat polemik mafia visa baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui, di tengah kabar baik kebangkitan pariwisata Bali, muncul sisi gelap yang dibeberkan oleh Gubernur I Wayan Koster.
Bagaimana tidak? Berdasarkan laporannya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Koster menuding adanya praktif mafia visa dan karantina yang coreng citra provinsi tempatnya menjabat.
Nah, menanggapi hal tersebut, Jamaruli menekankan jika petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi Bali tak terlibat dalam kegiatan kotor ini.
Dasarnya permohonan visa diajukan oleh pemohon atau penjamin langsung melalui aplikasi visa online ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan tidak melibatkan petugas di Bali.
"Melihat alurnya, keterlibatan petugas pada UPT Imigrasi di Bali tidak mungkin terjadi," ujar Jamaruli Manihuruk, Rabu (23/02/22).
Pihak Imigrasi juga tidak mengetahui penentuan harga visa dari agen perjalanan wisata lantaran tidak terlibat dalam pengajuan permohonan tersebut.
"Terkait apa yang pihak agen lakukan dalam mematok (jalur) ekspres dan ekspres VIP hingga jutaan, kami tidak mengetahuinya karena kami tidak terlibat dalam pengajuan permohonan tersebut," dalihnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
