GenPI.co Bali - Berbagai pengusaha, baik wisata maupun tidak di Seminyak wajib bersiap membayar upeti atau biaya untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam waktu dekat.
Mengingat hiruk pikuk kondisi Pulau Dewata yang berangsur normal, beberapa wilayah pun kini ditetapkan harus membayar uang kontribusi, ditambah potensi kedatangan wisatawan nanti.
Ya, imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi massal, pencabutan larangan penerbangan internasional pada 14 Oktober lalu buat banyak orang siap ramaikan Bali.
Hanya saja, I Wayan Windu selaku Kepala Desa Seminyak mendapatkan surat edaran No. 086/DAS/X/2021 yang menyatakan jika pihak Desa memutuskan adanya pembayaran uang keamanan.
Lebih lanjut, Windu menjabarkan uang keamanan ini akan bervariasi sesuai bisnis yang dijajaki beberapa tempat di Seminyak, baik dari bisnis kecil hingga besar.
"Pertama-tama, saya ingin meyakinkan jika permintaan upeti ini tidak ilegal karena ini sesuai dengan awig-awig (aturan) Desa Adat Seminyak, mengacu Peraturan Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019," kata dia dikutip The Bali Sun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bertanggungjawab dalam penggunaan uang-uang tersebut dan menyediakan laporan keuangan tiap enam bulan sekali," kata dia lagi.
"Untuk kisaran biayanya akan dimulai dari Rp100 ribu hingga Rp3 juta sesuai dengan ukuran bisnis yang dijalankan," kata Windu pada Rabu (27/10/21).
Mengingat hal ini bisa jadi problemata, ia pun bersedia membuat forum diskusi kepada para pelaku usaha agar tak ada kesalah pahaman.
Kepala Desa tersebut juga menerangkan bahwa upeti ini bukanlah pungutan liar karena uang-uang yang dibayarkan pengusaha di Desa Seminyak, Bali masuk dana kas BAPEDES. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News