GenPI.co Bali - Realisasi belanja Pemerintah Pusat Indonesia dicatatkan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencapai Rp7,6 triliun di Bali.
Realisasi belanja tersebut terhitung dari satuan kementerian/lebaga yang ada di Pulau Dewata hingga triwulan III-2021.
Menurut Teguh Dwi Nugroho selaku Kepala Kantor Wilayah DJPb, jumlahnya jauh lebih baik ketimbang pada tahun-tahun sebelumnya.
"Realisasi belanja pemerintah pusat yang Rp7,6 triliun itu sama dengan 64,7 persen dari yang tersedia sebesar Rp11,71 triliun," kata Dwi Nugroho, Rabu (27/10/21).
Pada tahun 2020 setidaknya pencapian perbelanjaan mencapai 60,78 persen dan pada tahun 2019 setidaknya hanya 62,55 persen.
Berdasarkan data per 22 Oktober 2021, jumlah ini terbilang meningkat sehingga setidaknya total realisasi belanja pemerintah pusat Indonesia sudah mencapai Rp8,24 triliun.
Penggunaan uang berjumlah fantastis itu sendiri tak lepas dalam penyelesaian berbagai proyek prioritas nasional di Pulau para Dewa dengan capaian rata-rata 81 persen, bahkan ada yang 100 persen.
"Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar di Nusa Penida, Sanur, dan Nusa Ceningan. Lalu ada pembangunan Bendungan Sidan, Tamblang hingga preservasi jembatan," katanya.
Nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III 2021 setidaknya telah berhasiln mencapai Rp8,8 triliun atau 75,88 persen dari alokasi yang disediakan.
Penggunaan realisasi belanja Pemerintah Pusat Indonesia itu pun diharapkan bisa meningkatkan berbagai kualitas fasilitas dari Bali, baik untuk masyarakat lokal dan wisatawan internasional. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News