GenPI.co Bali - Bak pisau bermata dua, kampanye kendaraan listrik tak cuma bawa dampak positif melainkan juga negatif berupa anjloknya pendapatan asli daerah (PAD) baru-baru ini.
Kampanye penggunaan kendaraan berbahan bakar non bensin ini sejatinya bawa pengaruh bagus untuk lingkungan, namun di sisi lain bisa mematikan untuk pendapatan daerah.
PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terancam jeblok.
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif kendaraan listrik, baik itu PKB dan BBNKB adalah nol persen.
Respons masyarakat Bali terhadap kebijakan penggunaan kendaraan listrik cukup baik sehingga sejumlah dealer kendaraan mengaku sampai kelebihan permintaan.
"Dengan respons yang baik dari masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik, perolehan pajak kendaraan bermotor otomatis menjadi menurun," ujar Kepala Bapenda Bali I Made Santha di Denpasar, Kamis (13/10/22).
Made Santha menambahkan bahwa masih terkait UU No 1/2022, perolehan PAD Bali berpotensi mengalami penurunan hingga Rp 600 miliar.
Penurunan angka sebesar itu terkait ketentuan skema penurunan tarif maksimal PKB sebesar 1,2 persen dan BBNKB I sebesar 12 persen.
Saat ini yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali untuk tarif maksimal PKB sebesar 1,7 persen dan BBNKB I sebesar 15 persen.
Bapenda Bali mencatat hingga September 2022, realisasi perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bali sudah Rp 1,16 triliun atau 93,14 persen dari target perolehan hingga akhir tahun sebesar Rp 1,25 triliun lebih.
Untuk realisasi perolehan BBNKB sudah sebesar Rp 520,62 miliar atau 77,23 persen dari target Rp 674,13 miliar lebih.
"Target perolehan PAD tahun ini ditetapkan sebesar Rp 3 triliun, dan hingga September sudah terealisasi sebesar Rp 2,59 triliun (86,59 persen)," kata Santha.
Untuk mengoptimalkan perolehan PAD, khususnya dari sisi PKB telah dilakukan sejumlah terobosan atau inovasi.
Bapenda menyiapkan Pelayanan Samsat Keliling, e-Samsat, Samsat Kerti (Samsat ke Rumah Tinggal) dan pembayaran Samsat dengan menggunakan QRIS.
Kemudian ada program Samsat Drive Thru Gelis, Samsat LPD Berbudaya, Samsat Vast (Virtual Account Samsat), Samsat Ibu Jari (pemberitahuan jatuh tempo melalui WA), Samsat Metulungan, Samsat Tedun Banjar, Samsat Bumdes dan sebagainya.
Selain itu, juga sudah diterapkan e-retribusi untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan.
Terlepas dari fakta sebabkan anjloknya PAD, kampanye kendaraan listrik dimaksudkan pula agar Bali siap menjadi tuan rumah KTT G20. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News