GenPI.co Bali - Kala memborong tenun dari perajin Nusa Penida, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Bali juga mengungkap suatu masalah baru-baru ini.
Diketahui kalangan wakil rakyat tersebut melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Senin (03/10/22).
Rombongan Komisi III DPRD Klungkung disambut Bendesa Adat Tanglad Ngurah Alit Parnawa.
Kedatangan anggota DPRD Klungkung ini untuk mendatangi langsung pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Desa Tanglad, Nusa Penida.
“Kami mendengar berbagai aspirasi serta kendala para perajin tenun cepuk dan rangrang di Desa Tanglad," Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata, Senin (03/10/22).
Lebih lanjut, pihaknya berharap hasil kerajinan ini bisa makin dikenal secara luas.
"Mereka berharap sekali hasil produksi kain yang dikerjakan para perajin cepuk dan rangrang bisa dibeli masyarakat luas,” ujarnya lagi.
Perajin ingin kain produksi mereka tidak hanya dibeli PNS di lingkungan Pemkab Klungkung, tetapi juga anggota DPRD dan masyarakat umum lainnya.
“Itulah harapan mereka sehingga hasil UMKM di desa mereka bisa berkembang pesat setelah didera pandemi Covid-19,” katanya.
Harapan itu langsung disambut anggota DPRD Klungkung.
Mereka spontan membeli hasil kerajinan para perajin di UD Sari Rejeki milik Ni Wayan Sari yang menampung hasil produksi tenun cepuk, rangrang alam dan sintetis Desa Tanglad Nusa Penida.
Menurut Buda Parwata, banyak UMKM di Nusa Penida maupun wilayah lain di Klungkung yang maju dalam berproduksi dengan memakai teknologi tinggi, tetapi terkendala pasar.
Oleh karena itu, mantan wartawan harian lokal Bali ini berharap pemerintah daerah ikut turun tangan memikirkan pemasaran produk tenun perajin Nusa Penida.
“Kami berharap Dinas Koperasi dan UMKM Klungkung bekerja lebih keras lagi membantu memasarkan produk kerajinan perajin,” bebernya.
Jadi, kata dia, tidak sebatas pameran semata, tetapi menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk membuat kebijakan yang pro pelaku UMKM.
“Bisa mencarikan bapak angkat atau membantu para UMKM Desa mendapatkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada pihak perbankan yang ada di Klungkung maupun BUMN yang ada di Bali,” bebernya.
Kata dia, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha yang ada di Kabupaten Klungkung maupun Bali.
Buda Parwata juga minta dinas terkait jangan hanya mengandalkan dan menunggu APBD semata, tetapi harus berani mencari terobosan ke pihak ketiga.
Ia mengatakan UMKM Desa mempunyai peran cukup strategis pada pembangunan ekonomi dalam skala nasional.
"Selain di perkotaan, UMKM Desa juga dipandang mempunyai prospek yang bagus di masa mendatang untuk pemulihan ekonomi," ucapnya.
Bahkan, kata dia, pemerintah mesti mendorong UMKM di ranah perdesaan untuk bisa maju dan bersaing dengan jenis usaha lainnya.
Pasalnya, UMKM yang dijalankan di perdesaan ternyata mempunyai berbagai manfaat, terutama untuk perekonomian nasional, bahkan di Indonesia, UMKM Desa memberikan kontribusi nyata.
Ia menilai UMKM Desa juga bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah.
"Tak hanya itu saja, UMKM di desa juga mampu mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru," jelasnya.
Selain itu, untuk memajukan UMKM di era serba digital, maka pelaku UMKM Desa harus mampu mengikuti digitalisasi.
Anggota Komisi III DPRD Klungkung, Bali pun kini sedang berusaha menanggulangi masalah pemasaran agar tenun Nusa Penida makin luas dipasarkan. (lia/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News