GenPI.co Bali - Di depan kalangan mahasiswa Universitas Udayana (UNUD), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyebut adanya ancaman yang dibawa oleh rencana proyek Terminal LNG baru-baru ini.
Kegiatan menolak pembangunan penunjang energi alternatif di kawasan hutan bakau masih terus disuarakan oleh pihak WALHI.
Direkturnya, I Made Krisna Dinata alias Bokis menyebut kondisi hutan mangrove di sekitar kawasan Sanur, Denpasar Selatan (Densel) terancam.
Fakta tersebut diungkap Bokis saat didaulat berbicara di depan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana (UNUD).
Menurut Bokis, salah satu penyebab utamanya adalah rencana proyek pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove pesisir Pantai Sanur.
"Mangrove dan pesisir khususnya Sanur itu sedang terancam karena adanya rencana pembangunan terminal LNG di kawasan Mangrove dan Pesisir Sanur," tutur Bokis, Senin (19/09/22).
Ia menjelaskan Mangrove Tahura Ngurah Rai juga akan dijadikan Show Case pada KTT G20 di Bali oleh Presiden Joko Widodo, Oktober 2022 mendatang.
Dipamerkannya kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di depan delegasi Negara G20 sebagai komitmen perubahan iklim.
"Jika memang demikian mestinya mangrove bebas dari pembangunan yang ekstraktif, salah satunya pembangunan terminal LNG," kata Bokis.
Sikap WALHI Bali pun mendapat respons senada dari mahasiswa FKP Unud yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sumber Daya Perairan FKP (Himmaspera) UNUD.
"Saya kurang setuju dengan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove dan Pesisir Sanur," beber Kevin Dipa Cahyadi, Ketua Himmaspera UNUD.
Bukan cuma WALHI Bali saja yang mengajak UNUD menolak Terminal LNG, warga desa Intaran pun merasa pembangunan proyek besar itu bakal membahayakan kawasan hutan mangrove. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News