GenPI.co Bali - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali membeberkan suatu fakta saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI mengangkat isu pembangunan Terminal LNG di Sanur dalam waktu dekat.
Kegitan yang melibatkan ratusan delegasi kalangan mahasiswa ke-15 kabarnya bakal berlangsung dari Senin hingga Kamis alias 19-22 September 2022 nanti.
Nah, sejumlah isu besar dibahas dalam acara Rakernas tersebut, salah satunya isu yang hangat di tingkat Provinsi Bali yakni rencana pembangunan Terminal LNG.
Yang diusung adalah suara penolakan rencana pembangunan terminal Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di kawasan mangrove Pesisir Sanur, Denpasar Selatan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali jadi mesin penggerak untuk memanaskan arena Rakernas BEM SI ke-15 2022.
Gaung itu diserukan Direktur WALHI Bali Made Krisna Dinata alias Bokis saat didapuk sebagai pembicara diskusi di sela sela pembukaan Rakernas BEM SI, Senin (19/09/22).
Di depan ratusan mahasiswa delegasi Rakernas BEM SI, Bokis menyebut kondisi Mangrove Tahura Ngurah Rai dan Pesisir Sanur sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Menurut Bokis, kawasan mangrove di Pesisir Sanur saat ini tengah terancam dengan rencana proyek terminal LNG yang dituding abai terhadap kelestarian lingkungan.
Ironisnya, kata dia, pada saat bersamaan, Mangrove Tahura Ngurah Rai termasuk destinasi yang akan jadi show case di ajang KTT G20 November 2022 mendatang.
"Ini sungguh fenomena yang sangat kontraproduktif. Di satu sisi mangrove akan dipamerkan sebagai komitmen perubahan iklim," kata Bokis menyindir.
Namun di sisi lain, kata dia, salah satu kawasan mangrove di Bali justru dalam kondisi terancam dibabat untuk area terminal LNG.
WALHI Bali juga menunjukkan hasil risetnya yang dilakukan bersama Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali.
Hasil riset itu, ujar Bokis, yakni memuat kajian tentang hutan mangrove, terumbu karang serta lamun yang ada di Pesisir Sanur.
"Semua menjadi satu kesatuan ekosistem yang terancam hancur jika proyek ini dipaksakan," beber Bokis.
Bokis kemudian mengungkap fakta bahwa perizinan proyek itu masih berlaku alias belum dicabut oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
"Sampai detik ini kami masih menuntut agar segala perizinan yang mengakomodir pembangunan terminal LNG dicabut," ucapnya.
WALHI Bali, kata Bokis, juga mendesak dikeluarkannya pernyataan tertulis dari Gubernur Bali untuk tidak membangun terminal LNG di kawasan mangrove.
Hal senada juga ditegaskan Korwil BEM SI Bali Hendrawan Prayoga yang menyatakan turut menyuarakan penolakan proyek terminal LNG di arena Rakernas BEM SI ke-15.
"Kita menolak terminal LNG itu dibangun di kawasan mangrove dan akan membersamai kawan-kawan yang turun dan juga masyarakat adat," ujar Hendrawan Prayoga.
Koordinator Pusat BEM SI Abdul Kholiq juga menimpali akan mengusung isu penolakan terminal LNG di Denpasar ini dalam narasi tingkat nasional.
"Kita komit pengen bottom up, dari isu lokal ini bisa juga dinarasikan di nasional," papar Abdul Kholiq.
Terlepas dari pernyataan WALHI Bali, pada Rakernas BEM SI ini kalangan mahasiswa juga membentangkan banner berisi penolakan terhadap rencana pembangunan Terminal LNG saat Gubernur Koster berpidato. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News