GenPI.co Bali - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi Hanura layangkan kritik setelah adanya fakta 50 persen APBD Pemkab Klungkung kabarnya habis untuk belanja pegawai baru-baru ini.
Pernyataan tersebut terlontar pada gelaran sidang paripurna DPRD Gumi Serombotan pada Senin (05/09/22) lalu.
Menurut fraksi Hanura, anggaran belanja pegawai dinilai tak tepat sasaran karena malah boros 50 persen.
Dalam rancangan perubahan APBD 2022, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mematok pendapatan sebesar Rp 1,109 triliun, naik sebesar empat besar.
Namun, anggaran sebesar itu dominan dihabiskan untuk belanja pegawai sebesar Rp 562.972 miliar.
“Itu berarti anggaran Rp 1,109 triliun hanya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat sebesar Rp 546.448 mlilar. Jadi, 50 persen lebih anggaran daerah habis untuk belanja pegawai,” ujar juru bicara Ni Putu Sri Handayani, Senin (05/09/22).
Srikandi DPRD Klungkung ini lantas menanyakan korelasi kebijakan tersebut dengan pasal 146 Undang Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah.
Sri Handayani juga mempertanyakan kebijakan Bupati Suwirta mengurangi, menurunkan dan membatalkan belanja hibah, bansos, belanja tak terduga, jaringan irigasi dan sebagainya.
“Padahal terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 45 miliar,” kata Sri Handayani.
Menurut Sri Handayani, Fraksi Hanura berpandangan perlu langkah rasionalisasi anggaran belanja daerah, sehingga masyarakat Klungkung bisa ikut menikmati anggaran APBD 2022.
Khusus untuk belanja bantuan sosial menyusul keputusan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM), Fraksi Hanura minta tidak dikurangi, tetapi justru ditambah.
“Kenaikan BBM berimbas pada masyarakat miskin, kelompok rentan yang akan makin terpuruk,” bebernya.
Sebelumnya, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan pendapatan pada APBD Perubahan 2022 dirancang Rp 1,1 trilun, naik dibanding APBD Induk.
Angka tersebut naik sebesar Rp 45 miliar atau empat persen.
Belanja daerah yang pada APBD Induk 2022 berjumlah Rp 1,3 triliun lebih dalam perubahan APBD dianggarkan Rp 1,2 triliun, turun sebesar Rp 56 miliar atau turun sekitar empat persen.
Anggota DPRD fraksi Hanura sendiri berharap terjadi pengurangan belanja pegawai guna membuat APBD Klungkung lebih tepat sasaran dan dinikmati masyarakat secara luas. (lia/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News