GenPI.co Bali - Gubernur I Wayan Koster lantas menyebut adanya peran tunjangan pegawai saat Lembaga Administrasi Negara (LAN) memuji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang telah memangkas organisasi perangkat daerah (OPD) baru-baru ini.
Pujian terhadap pemprov terkait disampaikan langsung oleh Kepala LAN Adi Suryanto yang merasa takjub dengan efisiensi birokrasi Pulau Dewata.
"Pemangkasan organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik,” ujar Kepala LAN Adi Suryanto, Minggu (04/09/22).
Menurut Adi Suryanto, pemangkasan birokrasi ini ada nilai lebihnya.
“Perubahan luar biasa telah dilakukan sehingga Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar," kata Ketua LAN Adi Suryanto di Denpasar.
Dengan pembangunan dan ide-ide inovatif Gubernur Koster, Adi Suryanto mendorong agar Pemprov Bali menjadi center of excellent.
Jadi, siapapun yang terkait kelembagaan dan pariwisata bisa belajar ke Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kebijakan memangkas OPD setelah dirinya menganalisis birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman saat menjadi anggota DPR RI.
Koster langsung memangkas jumlah perangkat daerah yang ada, dari 49 OPD menjadi 39.
"Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali,” papar Gubernur Koster.
Lembaga baru itu adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali.
“Sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41," ucap Gubernur Koster.
Menurut Koster, efisiensi birokrasi di Bali ini dilakukannya sekaligus untuk berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah, dan APBD tersebut dapat dialokasikan untuk program bagi masyarakat.
"Saya juga sekarang betul-betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar penuh terealisasi," kata Koster.
Pertimbangan pengurangan OPD sendiri begitu dicermati sang politikus PDIP ini.
"Dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai," papar Gubernur Koster.
Koster menempatkan Aparatur Sipil Negara kompeten dan profesional sesuai dengan pendidikannya untuk efektivitas para ASN.
Koster juga memilih berdasarkan sistem merit atau kemampuannya sendiri.
"Kalau menurut penilaian KASN, Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan sistem merit. Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” kata Koster.
Gubernur Koster sendiri percaya denga pemangkasan OPD bakal bermanfaat bagi Pemprov Bali berikan pelayanan publik ke masyarakat. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News