GenPI.co Bali - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seantero Bali dipimpin oleh Universitas Udayana (UNUD) menuntut tiga hal penting sekaligus menyindir kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster, Selasa (06/09/22).
Menurut mereka, selama 4 tahun kepemimpinan sang politikus PDIP, ada beberapa kekurangan yang urung bisa ditanggulangi dengan baik.
Tak heran, BEM se-Bali itu lantas menyampaikan tiga poin penting kekurangan yang wajib ditanggulangi oleh pemimpin Pulau Dewata saat ini.
Pertama, tentang kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami banyak bicara soal disparitas tenaga pendidik, kesejahteraan, baik dari sistem tenaga pendidik maupun fasilitas dan sarana prasarana," kata Ketua BEM PM Universitas Udayana Darryl Dwiputra di Denpasar, Selasa (06/09/22).
Kedua, isu ekonomi khususnya bidang pertanian, mulai dari kesejahteraan petani dan subsidi pupuk, kemudian di sektor perikanan terkait kesejahteraan nelayan dan berbagai proyek yang beririsan dengan keamanan pesisir laut dan biota yang ada.
"Kami membahas soal bagaimana upaya Gubernur untuk membentuk rencana ke depan memulihkan Bali,” ujarnya.
Ketiga, soal lingkungan, yakni terkait pengerukan bukit yang dilakukan di Klungkung dan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove Sanur.
Darryl Dwiputra mengekliam sebelum melontarkan kritikannya kepada Gubernur Koster terkait tiga masalah besar tersebut, ada diskusi besar antara mahasiswa, masyarakat dan para ahli, Minggu (04/09/22).
"Beberapa ahli yang kami datangkan, yakni dosen FISIP Unud untuk ranah pendidikan.
Untuk isu ekonomi, ada dosen pertanian, ekonomi, dan perikanan. Terakhir terkait isu lingkungan, kami mendatangkan ketua LBH Pasek Mahagotra yang berbicara soal Pura Munduk Dawa Klungkung," ucapnya.
Darry mengatakan Gubernur Koster langsung memberi jawaban berupa kesepakatan lisan kepada para mahasiswa.
Di bidang pendidikan, Koster mengaku akan melakukan rehabilitasi gedung sekolah dasar di daerah terpencil agar dibantu oleh pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tak memiliki alokasi dana.
Kedua, memaksimalkan pendampingan pada petani untuk mendukung optimalisasi pertanian organik.
Ketiga, memaksimalkan optimalisasi sektor pertanian di tahun 2023 sehingga pada saat itu pariwisata tak lagi jadi sumber atau tumpuan.
Di hadapan Aliansi BEM se-Bali, Koster menjamin pembangunan terminal LNG tak berada di kawasan mangrove dan pesisir Sanur.
Koster mengatakan muncul rencana pembangunannya dilakukan di lautan lepas, meski kepastiannya belum dijamin.
Pemerintah Provinsi Bali juga mengatakan bahwa akan membantu pengalokasian dana terkait infrastruktur jalan yang rusak akibat pengerukan.
“Meski ada jawaban, tetapi kami belum cukup puas lantaran tak mendapat tanda-tangan sebagai jaminan kesepakatan dengan gubernur,” paparnya.
BEM se-Bali menuntut tiga hal penting itu segera ditanggulangi Gubernur Koster, apalagi di tengah kondisi harga BBM naik makin membuat masyarakat Pulau Seribu Pura menjerit. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News