Demo Dikawal Polisi, AMP Bali Tuntut 12 Hal Ini

GenPI.co Bali - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali menuntut 12 hal penting saat melakoni demo cukup besar sembari dikawal polisi pada Senin (15/08/22).

Sebagaimana diketahui, kalangan pelajar perguruan tinggi asli Bumi Cendrawasih melakukan demonstrasi terhadap peringatan 60 tahun 60 tahun New York Agreement atau Perjanjian New York 1962.

Aksi yang dilakukan di Renon, Denpasar tersebut memaparkan bahwasannya perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) pada 15 Agustus 1962 itu berisi kesepakatan penyerahan tanah Papua antara Indonesia dan Kerajaan Belanda.

BACA JUGA:  Gus Yadi & PGN Bali Lawan Demo AMP, Ultimatumnya 'Gila'

"New York Agreement adalah ilegal dan tidak sesuai dengan hukum internasional," teriak orator AMP Bali dalam orasinya, Senin (15/08/22).

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung satu jam lebih itu, AMP Bali menggugat perjanjian yang diklaimnya tidak melibatkan orang Papua.

BACA JUGA:  Koster Sebut PMK di Bali Usai, 'Tampar' Senator Australia

Ada 12 poin tuntutan aksi AMP Bali yang dibacakan di akhir demonstrasi, yaitu:

1. Menggugat New York Agreement 15 Agustus 1962.

BACA JUGA:  Ormas PGN Beringas, AMP Bali Gagal Demo Usai Tertahan Polisi

2. Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB segera bertanggung jawab atas kesepakatan ilegal.

3. Cabut, tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.

4. Tolak tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

5. Tarik militer TNI-Polri organik dan nonorganik dari seluruh tanah Papua sebagai syarat damai.

6. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.

7. Indonesia, Belanda, AS harus bertanggung jawab atas penjajahan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi terhadap bangsa West Papua.

8. Demiliterisasi West Papua.

9. Buka akses jurnalis internasional dan nasional ke West Papua.

10. Bebaskan Victor Yeimo, Alpius Wonda, dan seluruh tahanan politik Papua.

11. Stop teror, intimidasi dan kriminalisasi mahasiswa Papua, aktivis HAM, Prodem, dan seluruh aktivis pembela kemanusiaan.

12. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

Di akhir orasinya, AMP Bali juga menuding pemerintah Indonesia sebagai negara yang lebih pro investasi ketimbang demokrasi.

"Indonesia bukan negara demokrasi, tetapi negara investasi," papar AMP Bali.

Tak cuma dikawal polisi, 12 tuntutan demo yang disampaikan AMP Bali turut mendapat sorotan organisasi masyarakat (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN). (gie/jpnn)