GenPI.co Bali - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sukses tingkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia lewat konsep Holding Ultra Mikro (UMi).
Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bank terkait melibatkan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tengah berusaha membangun fondasi ekonomi kerakyatan.
Sebab melalui Holding UMi, negara hadir memperkuat ekonomi mulai dari pemberdayaan pelaku usaha di segmen terkecil.
Sebagai upaya penguatan landasan ekonomi nasional.
Terkait itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi pihaknya ada dua.
Pertama bagaimana Kementerian BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok.
“BRI itu kan memastikan UMKM naik kelas yang tadinya ultra mikro, melalui PNM pinjaman Rp1 juta – Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian yang pinjamannnya mungkin Rp20 juta – Rp50 juta, nanti naik lagi ke BRI," kata Erick.
Menurut dia perkembangan ini nantinya memiliki dampak penting.
"Ini yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas tetapi tidak hanya tadi hanya membiayai, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan. Ini yang penting,” ujarnya menegaskan.
Terbukti, lanjut Erick, PNM yang memberdayakan ekonomi kaum ibu melalui mekanisme group lending mengalami pertumbuhan hingga 7,1 juta nasabah.
Pertumbuhan tersebut dicatatkan ketika kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi.
Menurut Erick hal itu mengindikasikan terjadi pembukaan lapangan kerja sebanyak 7,1 juta melalui program PNM setelah tergabung dalam Holding UMi.
Karena PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
“Belum program-program yang lain (dari BRI dan Pegadaian). Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan,” tutur Erick menekankan.
Oleh karena itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.
Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat. Kita tidak mungkin ke arah ekonomi kerakyatan sebagai fondasi,” imbuhnya.
Holding UMi pun semakin menegaskan bahwa BUMN hadir bukan sebagai ‘Menara Gading’, namun harus mendorong ekonomi kerakyatan menjaga rantai pasok.
Oleh karena itu, BUMN pun terbuka bekerjasama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri.
“Tetapi harus komitmen dengan ekosistem yang kami bangun atau blue print kita. Bukan blue print China, blue print Amerika, tetapi blue print Indonesia,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News