GenPI.co Bali - Kalangan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menjabarkan 24 tuntutan penting saat lakukan demo menghebohkan di Renon, Denpasar, Bali pada Jumat (29/07/22).
Dalam aksi unjuk rasa di Bundaran Hang Tuah Renon, Denpasar, tersebut massa PRP Pulau Dewata menuntut agar pemekaran provinsi di Papua dibatalkan.
Ada tiga provinsi baru di Papua yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dan DPR RI yang ditentang keras massa PRP Bali.
Ketiganya, yakni Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya.
Dalam aksinya, sekitar 35 mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah PRP Bali menyuarakan 24 poin tuntutan, berikut isinya;
1. Cabut UU Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Papua. Baca Juga:
2. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah West Papua.
3. Elite Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan.
4. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.
5. Tarik militer organik dan nonorganik dari West Papua.
6. Stop perampasan Tanah Adat dan kriminalisasi masyarakat adat di West Papua.
7. Tutup Bandara Antariksa di Biak, West Papua.
8. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat.
9. Tolak pengembangan Blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional dan multinasional di seluruh wilayah West Papua.
10. Tangkap, adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.
11. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial.
12. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.
13. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.
14. Mendesak rezim Jokowi-Makruf untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau secara langsung situasi HAM di West Papua.
15. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua.
16. Kami mendukung rakyat Wadas dan Jomboran dalam melawan tambang yang merugikan.
17. Kami mendukung rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan sahkan RUU PKS tanpa dipreteli.
18. Menolak RUU KUHP.
19. Hentikan perampasan tanah milik Masyarakat Adat Tambrauw oleh PT. Nuansa Lestari Sejahtera dan tutup semua perusahaan kelapa sawit di Tanah Papua.
20. Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw dan Gubernur Papua Lukas Enembe segera mencabut Izin Operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Nusa Mandiri di atas tanah Masyarakat Adat Grime Nawa di Kabupaten Jayapura.
21. Stop militerisasi kampus, Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo segera hentikan MoU dengan Korem 172/PWY, gratiskan biaya pendidikan dan aktifkan perkuliahan offline.
22. DPRP segera gelar Sidang Paripurna Cabut Otsus dan DOB.
23. Kapolda Bali hentikan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa serta pelajar Papua yang ada di Bali.
24. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News