GenPI.co Bali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali nampaknya memberikan pesan menohok kepada Gubernur I Wayan Koster buntut rencana pembangunan proyek Terminal LNG baru-baru ini.
Melalui Sidang Paripurna pada Senin (18/07/22), pihak pejabat daerah menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama dari warga Desa Adat Intaran.
Sebagaimana diketahui, kalangan warga desa itu paling gencar menolak Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) yang bakal mengambil tempat di hutan mangrove.
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali itu dihadiri Gubernur I Wayan Koster, Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, beserta anggota DPRD dan pimpinan OPD Pemprov Bali.
"Pembahasan yang mendalam terhadap dokumen Raperda RTRWP Bali Tahun 2022-2042, beberapa kali rapat kerja dan rapat gabungan, mendengar aspirasi masyarakat, dan mendengar pandangan fraksi-fraksi," ujar AA Ngurah Adhi Ardhana, Senin (18/07/22).
Selain itu diperkuat dengan mendengar jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi dan konsultasi ke Kementerian ATR/ BPN serta mengikuti pembahasan lintas sektor.
"Mengenai terminal khusus ini untuk tetap dapat dikomunikasikan dengan duduk bersama antara stakeholder yang terlibat, dalam suatu rapat atau pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Denpasar," kata AA Ngurah Adhi Ardhana.
DPRD Bali berpandangan pembangunan Terminal LNG yang ditolak masyarakat Desa Adat Intaran Sanur harus memperhatikan peta kawasan rawan bencana tsunami, banjir, likuifaksi (pelembekan tanah/soil liquefaction) dan sebagainya.
DPRD Bali memahami bahwa LNG adalah salah satu bentuk sumber energi bersih yang relatif ramah lingkungan.
LNG menjadi pilihan untuk mengatasi kebutuhan 2 kali 100 MW pembangkit listrik PLN di Sanggaran-Denpasar.
Melalui rapat tersebut, pihak DPRD pun menyenggol Gubernur Koster agar tak adanya dampak yang dibawa oleh proyek pembangkit energi terbarukan terhadap ekosistem alam, terutama hutan bakau.
"Intinya, sebaiknya dikembangkan dengan konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi. Pariwisata dan kelestarian lingkungan seperti mangrove, terumbu karang dan ekosistem lainnya, sebagai faktor-faktor yang diutamakan," ucap Adhi Ardhana.
Artinya, kata dia, tidak boleh ada hutan bakau yang ditebang, terumbu karang yang dikorbankan, atau terganggu keberadaannya.
DPRD Bali sendiri mempercayai upaya sindir menohok kepada Gubernur I Wayan Koster sendiri ialah agar proyek LNG ini tak dibangun secara sembarangan dan sesuai dengan izin rakyat lebih dahulu. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News