GenPI.co Bali - Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Bali ogah dianggap memiliki hubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Malahan, organisasi nirlaba ini menjabarkan peran penting mereka di Aceh dan Papua baru-baru ini.
Melalui sang ketua organisasi cabang Pulau Dewata, Abdul Haris Agus Ma'mun dugaan keterlibatan dengan partai politik itu dibantah habis.
Haris Ma’mun menegaskan bahwa ACT adalah organisasi sosial independen.
"ACT adalah lembaga sosial kemanusiaan yang berdirinya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tegas Abdul Haris Ma'mun kepada JPNN.com, Minggu (10/07/22).
Abdul Haris Ma’mun menyebut ACT berdiri di atas semua kelompok dan golongan serta ras tanpa keberpihakan khusus.
"Dalam aktivitasnya, ACT mengimplementasikan program di mana saja masyarakat yang membutuhkan sesuai kemampuan," ujar Haris Ma’mun.
Haris Ma’mun lantas mencontohkan peran ACT yang memiliki program di Aceh yang mayoritas muslim, di Bali yang mayoritas Hindu dan Papua yang mayoritas beragama Nasrani.
"Jadi, ACT hadir untuk semua golongan," kata Haris Ma’mun.
Isu adanya keberpihakan antara organisasi ini dengan PKS sendiri beredar setelah heboih kabar penyelewengan dana umat Islam.
Di Jakarta, keberadaan Yayasan ACT dikaitkan dengan sejumlah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal ini pun membuat kantor ACT di Bali juga kerap dikait-kaitkan dengan kabar tersebut sebelum akhirnya ketua organisasi Haris Agus Ma'mun membantahnya. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News