GenPI.co Bali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ketut Lihadnyana menuturkan nasib aman masih menyertai honorer yang tak lulus PPPK 2023 mendatang.
Mengingat kans tenaga kerja terutama guru non ASN bakal dihapus pada tahun depan sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Lihadnyana meminta semua orang tak panik.
"Tidak ada istilah harap-harap cemas, pokoknya tenang," papar Ketut Lihadnyana, Rabu (06/07/22) lalu.
Pernyataan perwakilan BKPSDM ini menyambut fakta bahwasannya Pemprov Bali tak bisa lepas dari kebutuhan kalangan honorer yang mencapai 9 ribu orang.
Sehingga penghapusan mendadak Kemenpan RB terhadap pegawai non ASN pada November 2023 bakal berikan efek jangka panjang.
Tak ayal, Lihadnyana mengungkapkan bakal ada pembuatan kebijakan khusus untuk menanggulangi masalah ini.
"Tenaga kontrak di luar itu (guru dan tenaga kesehatan, red) tentunya harus dicarikan kebijakan strategis. Pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Nanti bisa ada pengangguran. Jadi, harus dicarikan kebijakan strategis," ucapnya.
Untuk itu, Pemprov Bali akan menyiapkan kebijakan strategis untuk menampung tenaga honorer di lingkungan pemerintahan setempat yang tidak kebagian jatah formasi dalam lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.
Menurut Ketut Lihadnyana, PPPK 2022 yang akan dibuka hanya untuk afirmasi, yakni tenaga kependidikan, kesehatan dan beberapa formasi lainnya.
Pernyataan Pemprov Bali menjamin nasib honorer tersebut pun sejalan dengan proses perekrutan CPNS serta PPPK yang kadang tak diberlakukan tiap tahunnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News