GenPI.co Bali - Abdul Haris Agus Ma'mun selaku Ketua Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali turut merespons usai kabar tempat kerjanya berhembus terkena dampak pemblokiran 60 rekening.
Menurutnya, imbas yang terasa tak cuma mengarah ke dana Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), melainkan juga dana operasional semua daerah, termasuk bagi Pulau Dewata tentunya.
Haris Ma’mun memastikan sejumlah program sosial yang sudah terjadwal, termasuk pembiayaan operasional mengalami gangguan yang signifikan.
"Terkait imbas pemblokiran 60 rekening ACT bisa disampaikan adalah tertundanya implementasi program," ujar Haris Agus Ma'mun, Kamis (07/07/22).
Kepada JPNN.com, Haris Ma'mun menyebut dana titipan donatur pada program-program ACT yang paling banyak terkena blokir.
"Rekening-rekening tersebut sebagian besar adalah dana titipan donatur untuk program-program yang kami tawarkan," ulasnya.
Yang tak kalah penting, imbuh dia, adalah sejumlah rekening yang berisi dana operasional ACT di daerah yang berkaitan kebutuhan rutin harian hingga bulanan.
Seperti pembiayaan listrik, air, dan biaya sewa kantor cabang, hingga gaji bulanan pengurus ACT Bali.
"Operasional ini diperuntukkan bayar listrik, air, sewa gedung, sewa mobil, internet dan sebagainya," rincinya.
Sementara terkait gaji bulanan dia dan pengurus ACT Bali lainnya, Haris mengaku tidak terlalu risau dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
"Untuk kafalah (gaji, Red) kami serahkan semua kepada-Nya seandainya pemblokiran rekening ini berimbas ke situ," jelas Haris Ma'mun.
Dia menambahkan pengurus ACT Bali termasuk para relawan berkomitmen untuk mengedepankan pengabdian sosial, alias tak berorientasi pada gaji semata.
"Kami sudah berkomitmen dari awal bergabung ke ACT untuk tidak menyandarkan sepenuhnya kepada lembaga," paparnya.
Terlepas dari fakta pemblokiran 60 rekening berdampak kepada ACT Bali, polemik penyelewengan dana kalangan petinggi organisasi ini bikin geger publik di media sosial. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News