GenPI.co Bali - Baru-baru ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar melalui ketuanya, I Putu Suarta mengatakan bahayanya pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU dengan menggunakan MyPertamina imbas picu ledakan.
Putu Suarta menyindir kebijakan yang mulai diuji coba pada 1 Juli 2022 tersebut terkesan dipaksakan dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.
Yang harus diketahui penggunaan ponsel di sekitar mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga diketahui sangat berbahaya dan bisa memicu ledakan.
"Kita ketahui bahwa di SPBU itu tidak boleh memakai handphone (HP), dengan kebijakan tersebut apakah sudah dilakukan uji coba?" ujar Ketua BPSK Denpasar I Putu Suarta, Sabtu (02/07/22).
Belum lagi gangguan teknis lainnya seperti gangguan sinyal internet pengendara saat hendak melakukan pengisian BBM.
"Gangguan terhadap HP konsumen tentu akan mempengaruhi lamanya antrean di SPBU," tukas Putu Suarta.
Seperti halnya pada kebijakan membeli minyak goreng dengan aplikasi, Suarta pun membuka keran pengaduan bagi masyarakat Bali.
Kata dia, jika kebijakan MyPertamina ini diterapkan di Bali, pihaknya mempersilakan masyarakat Bali yang keberatan mengadukannya pada BPSK Denpasar.
"Apabila merasa hak-haknya dilanggar terutama oleh produsen, bukan oleh pemerintah, silakan mengadukan permasalahannya ke BPSK Denpasar," papar Putu Suarta.
Kritik pedas yang dilontarkan oleh BPSK Denpasar tersebut pun harapannya bisa membuat pemerintah Bali mengkaji ulang implementasi pembelian BBM jenis pertalite dan solar kala menggunakan MyPertamina. (gie/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News