GenPI.co Bali - Gerakan Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) yang diusung oleh banyak mahasiswa di Bali menuntut 11 hal penting di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya, Ma'aruf Amin.
Kamis, 21 Oktober lalu menjadi momentum tepat para kalangan cendekiawan menilai bagaimana pemerintahan dari dua tokoh pemimpin Indonesia tersebut setelah dua tahun menjabat.
Lebih lanjut, massa yang berasal dari banyak kampus atau universitas seantero Pulau Dewata menuturkan jika pemerintahan Jokowi-Amin tak bawa perubahan signifikan.
Para mahasiswa bahkan menilai kegagalan pemerintahan dengan dalih praktik oligarki imbas tak adanya komitmen memegang omongan.
"Institusi politik telah dikuasai oleh kelompok satu persen atau yang biasa disebut oligarki," sebut massa aliansi, dalam salah satu pernyataan resminya.
Kegiatan damai melibatkan BEM se-Bali itu juga menyayangkan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan UU Mineral dan Batubara (Minerba).
"Kedua undang-undang tersebut juga disahkan secara terburu-buru dan tanpa partisipasi publik. Padahal rakyat kecil menjadi yang terkena dampak buruknya," imbuh ketua BEM Unud, M. Novrian.
Alhasil para mahasiswa menggaungkan 11 tuntutan terhadap Jokowi-Ma'aruf Amin yang terdiri dari:
Cabut UU Cipta Kerja dan aturan turunannya
Cabut revisi UU KPK dan pecat Firli Bahuri
Sahkan RUU PKS versi draft masyarakat sipil
Cabut UU Minerba
Wujudkan Refoma Agraria sejati
Hentikan komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan
Tarik militer organik dan non organik di Papua
Cabut Otsus Jilid II dan buka ruang demokrasi di Papua seluas-luasnya
Jamin demokrasi dan kebebasan sipil
Hentukan privatisasi air di Bali
Wujudkan pariwisata untuk rakyat
Aksi mahasiswa Bali tuntut 11 hal penting bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Ma'aruf Amin ini tergolong damai ketika mereka akhirnya membubarkan diri pada pukul 17.00 WITA di hari yang sama. (gie/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News