GenPI.co Bali - Sempat geger pemberitaan jika bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial senilai Rp450 miliar tak kunjung cair di Bali. DPR RI pun menyinggung masalah ini.
Pasca terjadinya gempa Karangasem berkekuatan magnitudo 4,8, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan jika ada bantuan bernilai fantastis yang mangkrak.
Ya, tidak tanggung-tanggung, kabarnya para warga miskin di Pulau Dewata seharusnya mendapatkan bantuan bernilai total Rp450 miliar yang terbagi dalam dua program berbeda.
Seharusnya ada kalangan warga yang mendapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
Lambanya penanganan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menanggulangi masalah bansos ini pun membuat anggota DPR RI, IGN Kesuma Alit Kelakan ikut berkomentar.
"Pemkab/Pemkot dan Pendamping PKH lebih memaksimalkan upaya mendorong dan mencairkan bansos tersebut supaya tidak terblokir," kata anggota fraksi PDIP dapil Bali itu, Rabu (20/10).
Menurut Alit, permasalahan mandeknya penyaluran dana bansos ini berasal dari dua faktor utama sehingga rakyat miskin di Bali tak bisa menikmatinya.
Pertama ialah kesadaran yang lemah dari masyarakat KPM untuk mencairkan dana. Kemudian kedua, imbas kurang agresifnya pemerintah daerah mendampingin masyarakatnya.
"Masalah pertama rakyatnya tak mau mencairkan. Kedua, inisiatif dari aparatur tingkat bawah kurang maksimal mendorong rakyat untuk melakukan hal itu," imbuhnya.
Terlepas dari kritik DPR RI, Dinas Sosial malah menampik kabar bansos dari Mensos Risma senilai Rp450 miliar, dan menyebut Bali hanya mangkrak dana bantuan senilai Rp6,57 miliar saja. (gie/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News