GenPI.co Bali - Pihak Dinas Sosial (Dinsos) enggan membenarkan bantuan sosial yang disebutkan mencapai Rp450 miliar belum cair di Bali dan menyebut hanya punya tanggungan Rp6,57 miliar saja.
Sebagaimana diketahui, kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memunculkan fakta bahwa pihak pemerintah provinsi (pemprov) Pulau Dewata enggan lekas mencairkan dana bantuan.
Adapun pihaknya menuding ada anggaran bantuan Juli hingga September 2021 mencapai Rp450 miliar yang sejatinya didapatkan masyarakat kurang mampu.
Hanya saja, hingga saat ini, terlebih kala Bali alami bencana gempa bumi, para korban tak mendapatkan haknya agar roda ekonomi tetap bisa berjalan seperti semestinya.
Alih-alih sepakat dengan Risma, Dewa Mahendra selaku Kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bansos yang dimaksud hanyalah Rp6,57 miliar lebih saja.
"Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah belum cair Rp450 miliar atau belum disalurkan ke masyarakat," kata Dewa Mahendra dalam keterangan pers di Denpasar, Selasa.
Demi meyakinkan orang-orang, ia pun memaparkan jika bantuan yang belum cair terdiri dari Rp2,7 miliar dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp3,87 miliar untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dewa Mahendra menambahkan lagi jika Kemensos memberikan dana terhadap masyarakat Bali dari Januari hingga September 2021 sebesar Rp474 miliar lebih yang terdiri dari PKH, BPNT hingga Bantuan Sosial Pangan (BSP).
"Untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya lagi.
Pihak Dinsos juga mengatakan lebih lanjut agar bisa percepat pencairan dana bansos Rp6,57 miliar tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster sudah minta Bank-bank Himbara sebagai penyalur PKH dan BPNT. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News