Wapres Ma'ruf Amin Desak Pemprov Bali Pakai APBD, Alasannya?

GenPI.co Bali - Baru-baru ini, Anggaran Pendapaatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi (Pempro) Bali didesak Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk digunakan tepat waktu demi alasan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, anggaran tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberdayakan, mengembangkan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat

BACA JUGA:  Mengerikan! Kejahatan Ini, Nenek Bule Inggris Tunggu Ajal di Bali

“Saya harap pemda lebih dinamis lagi, terutama di dalam membangun, jangan sampai terlambat menggunakan APBD, atau sengaja ditahan tidak segera dibelanjakan," ujar Wapres Ma'ruf Amin, Senin (09/05/22).

Ia mengatakannya saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Kuta, Badung.

BACA JUGA:  Bali United Gaet Pemain yang Pernah Bela Klub Brasil Boavista SC

Acara APPSI dihadiri para gubernur dan perwakilan gubernur dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Wapres juga mendorong agar pemda meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan ekosistem yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

BACA JUGA:  Lahan Kosong Jadi Tempat Sampah Liar, Ini Aksi DLHK Denpasar Bali

Ia juga meminta pemda agar dapat menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"Ini utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. Aparat pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, lanjut dia, produk dalam negeri dapat menjadi raja di rumah sendiri.

"Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi," kata wapres lagi.

Ketua Umum APPSI Anies Baswedan mengatakan pembahasan dalam rakernas APPSI yang berlangsung di Bali pada 9-11 Mei 2022 melibatkan para pemda di masing-masing provinsi.

Ia mengemukakan sejumlah hal utama yang dibahas terkait kebijakan aparatur sipil negara, pemekaran daerah, dan beberapa pembahasan menyangkut energi dan sumber daya mineral yang dalam dua tahun ini terjadi perubahan regulasi.

Rapat Kerja Nasional APPSI merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama satu tahun.

Kegiatan ini juga merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah Musyawarah Nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan Program Kerja APPSI.

Wapres Ma'ruf Amin percaya implementasi penggunaan APBD yang baik bisa membuat Pemprov Bali bantu sejahterakan masyarakatnya di tengah krisis seperti sekarang ini. (Ant)