Demo 22 April Bergejolak di Bali, BEM UNUD Kutuk Keras Pejabat

GenPI.co Bali - Demo pada Jumat, 22 April 2022 lalu juga bergejolak di Bali. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana bahkan mengutuk keras para pejabat yang menyengsarakan rakyat dalam aksi tersebut.

Aksi unjuk rasa terhadap pemerintah Indonesia yang belum juga pro rakyat dilakukan oleh kalangan mahasiswa secara berkelanjutan.

Setelah dilakukan serentak seantero Negeri Kepulauan pada Senin, 11 April 2022 lalu, gelaran serupa juga terjadi 11 hari kemudian.

BACA JUGA:  Pariwisata Bali: Bocah Dagang Tisu Minta Uang, Wisatawan Kesal

Nah, semarak demo 22 April juga terjadi di Bali dimana gejolak suara-suara mahasiswa menggema, salah satunya dari kalangan BEM kampus negeri UNUD.

Sekitar 100 mahasiswa BEM UNUD menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di kawasan Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Jumat (22/04/22) sore.

BACA JUGA:  Bukan 8 Negara, Visa dan Biaya Murah Didapat Peserta GPDRR Bali

Di depan Museum Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, mahasiswa UNUD bergiliran melakukan orasi sambil membentangkan spanduk dan poster.

BEM UNUD mengecam kondisi perekonomian saat ini yang terkesan dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah.

BACA JUGA:  Kemendagri Dukung Daur Ulang Sampah Bali Jadi Produk Berkualitas

Mereka juga mengecam kelakuan oknum pejabat yang membuat kebijakan yang justru menyusahkan rakyat banyak.

Dalam pernyataan sikap tertulisnya, BEM UNUD menyuarakan lima poin tuntutan dalam aksi damainya itu.

Pertama, BEM UNUD menolak keras wacana kenaikan tarif BBM, LPG 3kg, dan tarif dasar listrik yang dianggap sangat memberatkan masyarakat.

Kedua, pemerintah dituntut untuk serius membongkar praktik mafia minyak goreng yang sampai saat ini masih merajalela.

Ketiga, pemerintah juga diminta segera merealisasikan program bantuan dana bagi pelaku UMKM dan pariwisata.

"Seperti yang telah tertera dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional," tulis BEM UNUD dalam pernyataan sikapnya.

Keempat, BEM UNUD juga menolak keras wacana penundaan pemilu serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mengutuk keras para pejabat publik yang menggunakan nama rakyat untuk melegitimasi wacana tersebut," tegas BEM UNUD.

Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersama-sama menyuarakan keresahannya pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19.

Berbagai macam tuntutan oleh BEM UNUD tepat saat demo 22 April tersebut diharapkan bisa beri tamparan keras terhadap kalangan pejabat yang tak sadar telah sengsarakan masyarakat, salah satunya di Bali. (gie/jpnn)