GenPI.co Bali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) nekat membubarkan pertemuan yang dilakukan PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Bali, Sabtu (05/03/22) dan bahkan mengancam denda hingga Rp20 miliar.
Alasan pihak kementerian itu melakukan pembubaran tak lepas dari fakta pertemuan broker perdangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait tak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak pun menjelaskan jika Kemendag bersama polisi berhak lakukan penindakan.
"Menteri Perdagangan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Polda Bali menghentikan kegiatan gathering perdagangan berjangka, karena kegiatan ini tidak punya izin dari Bappebti," ujar Aldison, Sabtu (05/03/22).
Nah, menurutnya, kegiatan yang dilakukan Gamara itu bisa saja sarat akan penipuan dengan modus penawaran investasi berkedok edukasi dan konsultasi.
Aldison mengungkapkan saat ini sedang tidak dilakukan pengumpulan keterangan yang artinya sedang ada pendalaman terkait pemeriksaan fakta-fakta terkait perkumpulan tersebut.
Pembubaran dilakukan setelah adanya pelanggaran yakni broker yang digunakan tidak memiliki izin usaha sebagai broker asing atau dalam negeri masih didalami.
"Ini yang perlu diberikan ke masyarakat semacam edukasi untuk menghindari praktek-praktek meragukan. Ada baiknya bisnis investasi memeriksa data dulu di situs Bappebti pusat," imbuhnya.
Komoditi Perseroan Terbatas itu diduga telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bisa dipidana 10 tahun dan denda maksimal Rp20 miliar.
Guna menjerat hukuman pidana hingga denda puluhan miliar ke kegiatan pertemuan Gamara di Bali tersebut, Kemendag masih melakukan koordinasi dengan polisi untuk menemukan bukti-bukti. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News