GenPI.co Bali - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dinilai Gubernur I Wayan Koster tak terlalu berguna di beberapa daerah-daerah provinsi Bali.
Sebagaimana dimaksud, sejatinya pihak lembaga tersebut mengurusi berbagai masalah dari hal-hal berbau politik, namun fakta berbeda ditemukan di lapangan.
"Tidak banyak peranan dan fungsinya karena hanya ngurus memfasilitasi pendaftaran parpol, ormas, 'nggak' banyak," kata sang Gubernur di Denpasar, Senin (11/10).
Koster menerangkan bahwasannya Kesbangpol tak terlalu sibuk lakukan pekerjaan tiap hari sehingga keberadannya sangat diragukan fungsinya di Pulau Dewata.
Adapun keluh kesahnya tersebut dilontarkan kepada rombongan Komisi II DPR yang tengah berkunjug ke Bali kali ini.
Lewat DPR, ia pun meminta izin agar penggabungan Badan Kesbangpol dengan organisasi perangkat daerah bisa terlaksana untuk membuat kinerja kian efisien.
Sayangnya, rencana tersebut terganjal aturan undang-undang (UU) yang ada bahwa Badan Kesbangpol wajib tetap ada karena termasuk dalam badan layanan umum pemda.
"Kesbangpol tidak fungsional, tetapi keberadaannya membebani daerah. Hal ini menurut saya jangan terlalu dipaksakan," imbuhnya lagi.
Meminta bantuan Dewan Perwakilan Rakyat juga membuat orang nomor satu di provinsi tersebut yakin masalah ini bisa cepat selasai tanpa butuhkan banyak waktu.
Gubernur I Wayan Koster selama menjalani masa baktinya pimpin Bali selalu merasa jika keberadaan Kesbangpol ditakutkan kian memperumit masalah di daerahnya saja. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News