GenPI.co Bali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali batal memberikan motor listrik bagi para pecalang karena berpotensi melanggar hari raya umat Hindu yakni Nyepi Tahun Caka 1944, Kamis (03/03/22).
Sebelum ini, Dinas Perhubungan (Dishub) mencoba lakukan inovasi menyambut hari suci keagamaan Hindu lewat peminjaman 35 sepeda motor berbahan bakar listrik untuk beberapa desa adat di Denpasar.
Hanya saja, kebijakan ini memicu polemik karena masyarakat Pulau Dewata merasa ada pelanggaran terhadap aturan adat istiada Catur Brata Penyepian.
Guna meluruskan masalah agar tak jadi kontroversi kedepannya buat Bendesa Agung MDA Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet buka suara.
Peminjaman sepeda motor listrik ini dikhawatirkan akan diartikan berbeda oleh masyarakat Bali yang sedang bersiap melaksanakan Catur Brata Penyepian," kata Putra Sukahet, Senin (28/02/22).
Mewakili Pemprov Bali, ia mengkhawatirkan jika penyerahan kendaraan elektrik ini yang sedianya pada 1 Maret dan digunakan pecalang pada Nyepi, Kamis (03/03/22) akan menimbulkan persepsi buruk yang merugikan semua orang.
Kesepakatan penundaan itu pun diambil bersama-sama oleh perwakilan Dishub, PLN UID, dan Purpose Bali saat menemui Bendesa Agung MDA pada Senin (28/02/22).
Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi niat baik peminjaman kendaraan berbahan bakar alternatif yang boleh digunakan selaman 1-4 Maret 2022 agar pecalang bisa atasi masalah mendesak atau darurat.
"Hari suci Nyepi tidak bisa dimaknai sempit hanya dengan bising atau tidak bising saja, lebih dari itu Catur Brata Penyepian harus diartikan secara utuh, termasuk dalam implementasinya meralang keras kendaraan lalu-lalang," imbuhnya.
Terlepas dari fakta pembatalan oleh Pemprov Bali, Dishub memberikan kendaraan listrik ke pecalang tersebut dimaksudkan untuk membantu kegawatdaruratan saat Nyepi sekaligus junjung tinggi semangat KTT G20. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News