Pemilu Diundur? Rektor Undiksha Bali Beri Kritik Menohok

GenPI.co Bali - Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Buleleng, Bali sampaikan kritik menohok kala kemungkinan terjadinya kemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia 2024.

Rektor Prof. Dr. I Nyoman Jampel M.Pd menganggap adanya kemunduran bukalah hal tepat karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang notebene hukum tertinggi di Tanah Air.

Tak heran, ia juga menganggap usulan sejumlah tokoh politik nasional tersebut tidak sesuai dengan konstitusi negara.

BACA JUGA:  Efek Visa, UNUD Bali Sebut Fakta Mengejutkan Mahasiswa Asing

"Pemilu telah diatur oleh konstitusi negara yang kuat. Semua elemen bangsa semestinya harus taat pada konstitusi negara," ujar Prof. Dr. I Nyoman Jampel, Jumat (25/02/22).

Rektor Undiksha mengatakan pemilu adalah hajatan politik yang berlangsung secara periodik, yakni setiap lima tahun sekali. Negara telah mengatur regulasinya dalam tata aturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  Bunuh Diri Marak di Bali, Pemkot Denpasar Beri Layanan Inklusif

Prof. Dr. I Nyoman Jampel memaparkan pihaknya khawatir jika pemilu 2024 benar diundur pelaksanaannya akan berdampak pada stabilitas negara, terkhusus pada aspek politik.

"Kalau memang benar diundur ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih serius bagi penyelenggaraan negara," sentilnya.

BACA JUGA:  Kabar Gembira, 5 Maskapai Ini Ramaikan Penerbangan ke Bali

Seharusnya yang dibahas adalah peningkatan kualitas pemilu itu sendiri.

Penyelenggara hendaknya mengintensifkan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan selalu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

Terlepas dari kritik menohok Rektor Undiksha Singaraja, Bali, wacana pengunduran Pemilu sendiri disampaikan oleh usulan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dengan dalih guna perbaikan ekonomi. (Ant)