GenPI.co Bali - Senator sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali, Arya Wedakarna (AWK) bilang begini pasca MDA resmi melarang pawai ogoh-ogoh sambut hari raya Nyepi dalam waktu dekat.
Sudah 2 tahun lamanya, pagelaran salah satu hari suci agama Hindu tak ramai seperti biasanya di Pulau Seribu Pura mengingat pandemi Covid-19 makin berkecamuk.
Setelah Gubernur I Wayan Koster sempat memberikan lampu hijau kegiatan Pangerupukan saat kasus Corona melandai, masyarakat Bali pun sempat diperbolehkan untuk melanjutkan tradisi buat ogoh-ogoh lagi.
Hanya saja, aturan kembali berubah ketika Majelis Desa Adat (MDA) merilis Keputusan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) bernomor 104/MDA-Prov Bali/II/2022 yang berisi meniadakan pawai saat H-1 Nyepi tersebut.
Melalui Bendesa Agung Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet keputusan ini diambil setelah adanya peningkatan level PPKM di Pulau Dewata yang jadi level tiga.
Mendapati hal tersebut, Arya Wedakarna yang getol ingin tetap mendukung budaya Bali hanya bisa menyayangkan tindakan sepihak dari MDA.
"Semeton Bali, tiang selaku utusan DPD Provinsi Bali ingin menyampaikan bahwasannya hanya bisa menyayangkan keputusan inkonsisten MDA yang mencederai generasi muda Hindu di Bali," ungkap AWK.
Politisi tersebut juga meminta pihak desa tetap melanjutkan kegiatan pembuatan boneka yang jadi simbol raksasa sekaligus ikon khusus sebelum Nyepi.
"Majelis Ada bukan pimpinan desa adat. Sehingga desa adat bisa tetap mengabaikan aturan ini karena MDA merupakan pesikian saja," imbuhnya.
Pria yang acapkali dipanggil AWK ini juga meminta masyarakat untuk tak terintimidasi dari aturan ini karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemerintah.
Anggota DPD Arya Wedakarna pun mendesak agar masyarakat tetap melanjutkan tradisi pawai ogoh-ogoh dengan tetap taat prokes. Adapun ia siap pasang badan melawan keputusan MDA Bali soal Nyepi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News