GenPI.co Bali - Kasus pemotongan insentif Covid-19 tenaga kerja (nakes) dan gratifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, terpaksa dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Badung, Bali.
Sebagaimana diketahui, kasus ini menyeruak kala dari 145 pegawai yang bekerja di Puskesmas Kuta Utara, hanya 30 orang saja yang mendapat kompensasi kerja keras penanganan virus tersebut.
Ironisnya, kesemua pegawai di puskemas tersebut sama-sama bekerja bahu-membahu tangani korban yang positif terinfeksi Covid-19.
Sempat bergulir hingga masuk ranah hukum, I Ketut Maha Agung selaku Kepala Kejaksaan Negeri Badung memutuskan tak akan melanjutkan kasus ini dengan alasan tak ada unsur pelanggaran.
"Kejaksaan Negeri Badung memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pemeriksaan ke tahap penyelidikan, mengingat tidak ditemukan ada indikasi perbuatan pidana dalam kegiatan dimaksud," kata Maha Agung.
Ia menambahkan penyidik sekaligus polisi yang bertugas telah melakukan klarifikasi ke berbagai pihak terkait adanya pemotongan insentif 2020 lalu yang baru dicairkan Agustus 2021.
Apalagi faktanya pihak puskesmas telah menyelenggarakan pertemuan virtual langsung terkait permasalahan ini dan membuat suatu keputusan yang berakhir damai.
Pada 30 Juli 2021, 30 nakes yang mendapat insentif rela urun dana sebesar 40 persen dari nilai insentif yang diterima dan membaginya kepada rekan-rekan sejawat lainnya.
"Kami telah menelusuri informasi terkait pembagian dana yang terkumpul, dan benar insentif yang dikumpulkan telah diberikan kepada seluruh pegawai puskesmas," imbuhnya.
Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Badung, Bali pun lantas menyatakan bahwa tak ada niat jahat dari Puskesmas untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari insentif nakes yang belum juga cair. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News