GenPI.co Bali - Kelanjutan kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Pemkab Tabanan melibatkan mantan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti diungkap KPK saat tengah berkunjung ke Bali, Kamis (13/01/22).
Bukan tanpa sebab, kegiatan maling uang rakyat tercium di salah satu kabupaten yang terkesan damai di Pulau Seribu Pura sejak Oktober 2021 lalu.
Berawal dari penangkapan mantan pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo atas kasus korupsi pada 2019 lalu, penyidik lembaga antirasuah itu mengungkap ada permain uang di salah satu sistem pemerintahan.
Mengingat periode korupsi dilakukan antara tahun 2018, KPK pun kabarnya telah menetapkan eks Bupati Tabanan, Wiryastuti, Rifa Surya selaku staf Kemenkeu, dan mantan Kepala Bappeda Pemkab Tabanan, IB Wiratmaja tersangka.
Alih-alih membenarkan kabar tersebut, Nawawi Pomolango selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menampik status libatkan Eka Wiryastuti beserta dua koleganya tersebut.
Alasannya? Sederhana, pihak penyidik masih mendalami kasus dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi sehingga status ketiga orang itu belum dinaikkan jadi tersangka.
"Saat masih penyelidikan, selanjutnya kami masih terus mengonfirmasi sumber-sumber keterangan saksi lain kalau perlu ditemukan," kata Nawawi, Kamis (13/01/22).
Ia juga menambahkan bahwa belum bisa memastikan apakan sang mantan bupati kabupaten berjulukan Lumbung Padi-nya Bali itu memang benar terlibat maling uang negara berupa DID.
"Semua harus melalui proses ekspos, nanti dari tim penyidik, penyidik di hadapan kami. Seperti apa kami belum bisa berandai-andai juga," katanya lagi.
Lebih lanjut, pihak KPK pun membantah telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyeret Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai aktor dibalik korupsi DID Pemkab Tabanan, Bali. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News