GenPI.co Bali - Beberapa pekan belakangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, Bali sempat geger dengan berita adanya korupsi oleh KPK. Namun siapa sangka pemerintah ini dapat alokasi DID tahun 2021.
Sebagaimana diketahui, penyelidikan sudah terjadi sejak Oktober 2021 dimana pihak lembaga antirasuah mengobrak-abrik kantor DPRD, kantor Keuangan, dan lain sebagainya.
Penangkapan eks pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo pada 2019 lalu, membuat kabupaten berjulukan Lumbung Padi-nya Bali itu diduga korupsi Dana Insentif Daerah (DID).
Kejadian yang diperkirakan terjadi pada tahun 2018 lalu menyeret nama-nama besar seperti eks Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, mantan staf ahli I Dewa Nyoman Wiratmaja, hingga Surya Rifa, salah satu petinggi Kemenkeu.
Terlepas dari fakta tersebut, Pemkab Tabanan ternyata malah mendapat penghargaan berupa DID dari Kementerian Keuangan karena atas kinerja pencegahan korupsi bersama 20 pemerintah daerah se-Indonesia.
Humas Pemkab wilayah terkait dalam keterangan tertulis menyatakan jika saat pembukaan "Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID" pemerintah itu masuk kategori pencegahan korupsi.
Torehan ini pun langsung membuat Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya melontarkan ucapan apresiasi tersebut karena dianggap mampu mencegah aksi maling uang rakyat.
"Kami selaku pemerintah daerah berharap untuk bisa terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Sanjaya.
Adapun pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan suatu kebijakan fiskal melanjutkan mandat dari Kementerian Keuangan agar bisa memaksimalkan anggaran.
Terlepas dari fakta Pemkab Tabanan, Bali mendapatkan anugerah sekaligus alokasi DID, keberlanjutan kasus korupsi dugaan KPK masih bergulir hingga hari ini. Wiratmaja dan Eka Wiryastuti kembali diperiksa. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News