GenPI.co Bali - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dapat desakan dari Gubernur Bali I Wayan Koster untuk lebih memikirkan rakyat terdampak pandemi Covid-19.
Orang nomor satu di Pulau Dewata ini meminta adanya kebijakan khusus dan keadilan fiskal untuk para rakyat dibawah kepemimpinannya.
"Usulan kami sampaikan berdasarkan situasi sulit yang saat ini dihadapi sektor perekonomian Bali, karena 54 persen produk domestik regional bruto (PDRB) bertumpu di pariwisata," kata Koster, Kamis (25/11/21).
Politisi dari Partai PDIP ini pun mengakui jika pandemi Covid-19 berikan pukulan telak bagi Bali, terutama tingkat kesejahteraan warganya.
"Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran sepi, pasar oleh-oleh sepi, dan perekonomian Bali tak bergerak. Situasi berat yang dialami pelaku usaha memaksa mereka merumahkan karyawannya," kata dia lagi.
Beban fiskal pun terkesan berat ketika beberapa kabupaten/kota yang pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel restoran (PHR) seperti Denpasar, Badung, Gianyar sangat minim sekali.
Alhasil tiga wilayah tersebut tak mampu menjalankan program pembangunan imbas andalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan insentif.
"Saya mencontohkan Badung, sebelum pandemi, PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagian bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp350 miliar itu cukup," kata dia lagi.
Namun kini Gumi Keris alami tekanan fiskal yang lebih berat karena untuk bayar gaji pegawai saja sampai Rp700 miliar. Hal inilah sudah sepantasnya jadi kajian Banggar DPR RI.
Mendapati desakan Gubernur I Wayan Koster yang berusaha selamatkan rakyat Bali, pihak DPR RI Dapil Bali, I Wayan Sudirta menerangkan akan tampung aspirasi tersebut dan dibahas di rapat evaluasi. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News