GenPI.co Bali - Polemik penggunaan tes wajib PCR bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk menikmati wisatanya sempat menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan. Sang menteri pun merespons ini.
Bukan tanpa sebab, banyak kalangan masyarakat resah dengan aturan penambahan tes Polymerase Chain Reaction sebagai salah satu syarat penting perjalanan, terutama lewat pesawat udara.
Pulau Dewata pun menjadi paling terdampak, mengingat sebagian besar wisatawan lokal maupun domestik menggunakan pesawat udara untuk berkunjung ke sana.
Hanya saja, semenjak PCR kembali ditetapkan banyak warga merasa keberatan, kalangan turis domestik pun nyaris berkurang sebelum harganya ditetapkan jadi Rp275 ribu oleh Presiden Jokowi.
Rentan dengan permainan uang, terutama harga tes yang kelewat mahal pada tahun 2020 lalu berkisar Rp900 ribu, Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) pun berencana laporkan Luhut atas dugaan keterkaitan dengan bisnis PCR.
Mendapati banyak orang yang berusaha menuntut hukum dirinya gara-gara punya kepemilikan bisnis alat tes Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Laut pun menanggapinya.
"Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit," kata Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri acara Haris Azhar di Polda Metro Jaya pada Senin (15/11/21).
Ketimbang dibebankan dengan masalah tes yang berkaitan dengan syarat perjalanan jauh, salah satunya ke Bali, Luhut mengajak masyarakat lebih cerdas percaya dengan data dan fakta, bukan malah mengedepankan perasaan atau rumor.
"Kalau orang bicara kayanya kan capek-capekin aja, hanya untuka mencari popularitas paling diaudit selesai," kata dia lagi.
Hingga saat ini Luhut masih menjadi sasaran berbagai lapisan masyarakat, khususnya Bali yang merasa ada keterkaitan antara si menteri dengan penggalakkan tes PCR oleh pemerintah pusat. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News