GenPI.co Bali - Permasalahan regulasi menjadi biang kerok langkah Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali memutakhirkan data para pemilih jelang Pesta Demokrasi 2024.
Menurut Koordinator Divisi Jukum, Humas, dan Data Informasi badan pengawas terkait, I Ketut Rudia di Denpasar, Sabtu (13/11/21) lalu, kegagalan ini merupakan buntut aturan yang tak sinkron.
"Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU telah sesuai dengan data pemilih terkini," kata Rudia pada Sabtu (13/11/21).
Rudia menyebutkan jika data tersebut disatukan kembali dengan data penduduk potensial pemilih, pemilu, data yang telah dibersihkan pada saat pemutakhiran berkelanjutan muncul kembali.
Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwasannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan akses secara penuh terhadap data penduduk.
Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 yang tentunya jadi alasan mengapa pembaharuan daya pemilih terkait pemilu di Bali nanti bermasalah.
"Hal tersebut menimbulkan kendala bagi KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran data pemilih karena adanya keterbatasan dalam akses data," kata dia lagi.
Kekhawatiran ini pun juga diterangkan oleh I Wayan Widyardana Putra selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu yang berkata kesalahan ini ialah momok penyelenggaraan demokrasi.
"Dalam regulasi yang tidak dapat diubah dewasa ini, bagaimana kita bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi bersama," ucap Widy.
Mengingat Bali memiliki banyak jumlah penduduk, tentu akan sangat riskan jika data pada pemilu 2024 nanti tak sesuai dengan data paling mutakhir. Demi menyelesaikan masalah ini, Bawaslu sampai lakukan forum diskusi pada Jumat (12/11/21). (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News